Peristiwa Madiun/PKI dan Cara yang Dilakukan Pemerintah dalam Penanggulangannya

Setelah Indonesia mencapai kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, berarti Indonesia mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Akan tetapi, ada beberapa golongan yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan tersebut. Sehingga mereka melakukan pemberontakan. Tahukah kamu pemberontakan apa saja yang terjadi di Indonesia? Anak-anak, tentunya di dalam keluargamu terdapat aturan-aturan yang telah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Apabila aturan-aturan itu ditaati maka tujuan keluarga akan dapat tercapai. Namun apabila ada anggota keluarga yang tidak menaati bahkan menentang maka tujuan yang diinginkan keluargamu sulit terwujud. Oleh karena itu orang tua sebagai penanggung jawab terwujudnya tujuan keluarga tentunya bersikap tegas dalam menghadapi anggota keluarga yang melanggar aturanaturan keluarga. Sikap tegas ini dapat berupa sanksi dari yang ringan sampai dalam bentuk hukuman. Begitu pula Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini pada waktu mendapat rongrongan dari dalam (bangsa Indonesia sendiri) seperti Peristiwa Madiun/PKI, DI /TII, G 30 S /PKI dan konflik-konflik internal lainnya maka pemerintah bersikap tegas untuk mengatasinya dengan berbagai strategi. Bagaimana strategi nasional dalam menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut akan kita pelajari dalam bab ini.

Peristiwa Madiun/PKI dan Cara yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangannya.
Tahun 1948 dipimpin oleh Amir Syarifudin dan Muso. Amir Syarifudin adalah mantan Perdana Menteri dan menandatangani Perjanjian Renville.Ia kecewa karena kabinetnya jatuh, kemudian membentuk Front Demokrasi Rakyat(FDR) pada 28 Juni 1948 dan melakukan pemberontakan di Madiun. Muso adalah tokoh PKI yang pernah gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda tahun 1926. FDR didukung Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia(SOBSI), melakukan aksinya: melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi para buruh di perusahaan, melakukan pembunuhan terhadap Komandan Divisi LIV Kolonel Sutarto tgl 2 Juni 1948 di Solo dan kepada tokoh pejuang 1945 Dr.Moewardi tgl 13 Sept 1948. Aksi di Solo mencapai puncaknya pada 18 Sept 1948 berhasil menguasai Madiun. PKI mengumumkan berdirinya Soviet Republik Indonesia dan bertujuan meruntuhkan pemerintahan RI yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 akan diganti dengan pemerintahan berdasar paham komunis. Dalam mengatasi keadaan, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai gubernur militer Daerah Istimewa Surakarta dan sekitarnya. Kolonel Sungkono untuk daerah Jawa Timur. Pada 30 Sept 1948 kota Madiun dapat direbut kembali oleh TNI. Muso ditembak TNI dan Amir Syarifudin tertangkap di Ngrambe, Grobogan, Purwodadi, dihukum mati.

Peristiwa DI/TII di Jawa Barat
7 Agustus 1949 di Tasikmalaya Jawa Barat, Sekarmaji Marijan Karto Suwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia, gerakannya disebut Darul Islam sedang tentaranya Tentara Islam Indonesia. Usaha untuk menumpas pemberontakan DI/TII memerlukan waktu yang lama karena: daerahnya pegunungan sehingga dapat mendukung pasukan DI/TII untuk bergerilya, pasukan Kartosuwiryo dapat bergerak leluasa di kalangan rakyat, pasukan DI/TII mendapat bantuan orang Belanda, suasana politik yang tidak stabil. Untuk menumpas DI/TII tahun 1960, pasukan Siliwangi melakukan operasi pagar betis dan opersi Bratayudha dan pada 4 Juni 1962, Karto Suwiryo ditangkap oleh pasukan Bratayudha di gunung Geber Majalaya Jawa Barat dan dihukum mati.

Pemberontakan DI/TII di Aceh
Gerombolan DI/TII di Aceh dipimpin Teuku Daud Beureuh. Penyebabnya kekecewaan Teuku Daud Beureuh karena status Aceh. Tahun 1950 diturunkan dari daerah istimewa menjadi karesidenan di bawah Provinsi Sumatra Utara. 21 Sept 1953 Daud B sebagai gubernur Aceh menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia dibawah pimpinan Kartosuwiryo. Untuk menumpas DI/TII semula pemerintah menggunakan sejata, selanjutnya atas prakarsa Kolonel M.Yasin Panglima Daerah Militer 1 Iskandar Muda, tanggal 17-21 Des 1962 diadakan Musyawarah Kerkunan Rakyat Aceh dan mendapat dukungan dari masyarakat Aceh sehingga DI/TII dapat di padamkan

Pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah
Dipimpin Amir Fatah. Untuk menumpasnya pada Januari 1950, pemerintah melakukan operasi kilat yang disebut Gerakan Banteng Negara dibawah Letnan Kolonel Sarbini kemudian diganti Letnan Kolonel M.Bachrun kemudian Letnan Kolonel A.Yani. Gerakan ini disebut pasukan Banteng Raiders. Di Kebumen muncul Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Umat Islam dipimpin oleh Kyai Moh.Mahudz Abdurachman yang dikenal sebagai Romo Pusat atau Kyai Somalangu. Di Kudus dan Magelang pemberontakan dilakukan oleh Batalyon 426 bergabung dengan DI/TII pada Des 1951 . Untuk menumpasnya pemerintah melakukan Operasi Merdeka Timur dipimpin oleh Letnan Kolonel Suharto. Tahun 1952 pemberontakan dapat dihancurkan.

Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan
Di Sulawesi Selatan, timbul pemberontakan DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakar. 30 April 1950, Kahar Muzakar menuntut kepada pemerintah agar pasukannya yang tergabung dalam komando gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan kedalam Angkatan Perang RIS. Tuntutan ini ditolak karena harus melalui penyaringan. Pemerintah melakukan pendekatan kepada Kahar Muzakar dengan memberi pangkat Letnan Kolonel. Tetapi 17 Agustus 1951 Kahar Muzakar melarikan diri ke hutan dan melakukan aksi teror terhadap rakyat. Februari 1965 Kahar Muzakar dapat di tangkap dan di tembak mati.

Pemberontakan DI/TII di Kalimantan
Okt 1950 pemberontakan terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontak melakukan pengacauan dengan menyerang pos-pos kesatuan TNI. Untuk menghadapi pemberontakan, pemerintah memberi kesempatan kepada Ibnu Hajar untuk menyerah dan diterima menjadi anggota TNI. Kemudian Ibnu Hajar menyerah tetapi melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi. Tahun 1959Ibnu Hajar di tangkap dan dimusnahkan.